Dosen Website
Universitas Pancasila
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Selamat Datang di Website Dosen

Website ini diperuntukkan untuk informasi Dosen di Universitas Pancasila. Bagi dosen yang belum tercantum dapat menghubungi PULAHTA Rektorat

Jangan tunda pengumuman nama pelanggar UN

2013-05-07 15:49:49

Sindonews.com - Kemendikbud didesak untuk tidak menunda lama pengumuman hasil investigasi Ujian Nasional (UN). Penundaan ini menimbulkan kecurigaan dan memperburuk citra pemerintah.

Anggota Komisi X DPR Zulfadhli mengatakan, penundaan pengumuman ini sangat mencurigakan. Padahal apa susahnya Mendikbud Mohammad Nuh mengumumkan hal tersebut ke publik. Apalagi laporan hasil investigasi ini sudah ada di meja menteri sejak seminggu lalu.

Dia memaklumi jika awalnya menteri ingin melaporkan hasil itu ke presiden. Namun jika untuk kedua kalinya penundaan ini terjadi karena ingin menunggu proses UN secara keseluruhan selesai maka itu tidak dapat dibenarkan.

Politikus dari Golkar ini menjelaskan, ada kemungkinan Mendikbud ragu untuk menyampaikan hasil investigas karena ada pejabat di Kemendikbud yang terlibat.

Maka dari itu, ujarnya, Mendikbud merasa harus berhati-hati dalam kasus ini. Akan tetapi dia meminta mendikbud segera mengumumkan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

Zulfadhli menjelaskan, hasil investigasi juga akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Evaluasi UN usai masa reses berakhir. “Ini sudah berapa kali mundur. Mendikbud tidak usah mengkaji lagi melainkan harus melaporkan segera ke publik,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.

Koordinator Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyesalkan ketakutan menteri untuk menyampaikan pengumuman ini ke publik.

Dia juga mengkhawatirkan adanya lobi-lobi dari pihak tertentu untuk memanipulasi pengumuman sehingga hasilnya tidak objektif. Dia berpendapat, sebaiknya Irjen Kemendikbud Haryono Umar mundur saja apabila hasil investigasi yang diumumkan tidak sesuai.

“Daripada integritasnya sebagai mantan wakil ketua KPK ini dipertanyakan. Irjen pun tidak bisa membawa perubahan di kementerian yang terkenal korup ini,” ungkapnya.