Dosen Website
Universitas Pancasila
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Selamat Datang di Website Dosen

Website ini diperuntukkan untuk informasi Dosen di Universitas Pancasila. Bagi dosen yang belum tercantum dapat menghubungi PULAHTA Rektorat

Berita Dari Kami

2013-05-08 08:51:40
Untag Telah Luluskan 35.000 Sarjana
2013-05-08 08:51:25
FKIP Untirta Gelar Gebyar Hardiknas 2013
2013-05-08 08:50:53
Hasil penelitian wajib disertai sosialisasi

Publikasi Penelitian Dosen

Realita; Sebuah fungsi Pengalaman dan Media
Abstrak
Penulis : ANNA AGUSTINA , M.Si., Ph.D. [PDF File] didownload : 82 x

Di Mana Posisi RI dalam Rezim Perubahan Iklim
Abstrak

Umur dari Protokol Kyoto telah ditentukan dengan membiarkan instrumen internasional tersebut sebagai mayat hidup di tengah keegoisan para negara – negara komprador. Perdebatan sebelumnya mengenai eksistensi dari Protokol Kyoto terjawab sudah. Isu perubahan iklim dengan segala dampak yang dihasilkan memang begitu “seksi” untuk diperbincangkan dalam segala bentuk tataran keilmuan. Sudah menjadi suatu kepercayaan bahwa isu perubahan iklim ditanggapi secara diakronik oleh negara maju dan negara berkembang. Negara maju melihat isu perubahan iklim sebagai salah satu instrumen yang dapat menjadi peluang untuk menunjukkan komitmen dalam bentuk membantu negara berkembang sedangkan bagi negara berkembang isu perubahan iklim pada hakikatnya lebih berdimensi ancaman yang menggelayuti setiap bentuk sikap tindak dari negara berkembang.

Penulis : DENI BRAM, DR. S.H. M.H. [PDF File] didownload : 75 x

Harusnya Mengurangi Bukan Memindahkan Macet
Abstrak

Akhirnya bulat sudah langkah Jokowi untuk membangun 6 ruas jalan tol dalam kota Walaupun dilengkapi dengan syarat untuk dapat diaksesnya jalan tersebut oleh angkutan umum dan bus transjakarta namun rasanya kondisi bersayarat tersebut tidak bermakna substansial. Perdebatan panjang telah dilakukan oleh banyak pakar dan birokrat mengenai kontraproduktifnya dari produk penambahan ruas tol dalam kota ini, salah satu titik tumpu dalam hal ini seharusnya rangkaian kebijakan yang ada mampu untuk memindahkan orangnya bukan memindahkan kendaraannya. Namun rasanya lingkaran terdekat dari Jokowi lebih unggul dalam mempengaruhi gubernur baru ini sehingga meloloskan hadirnya kebijakan ini. Paling tidak ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan dalam konsep yang ditawarkan dari kolaborasi Jokowi dan Kementerian Pekerjaan Umum ini.

Penulis : DENI BRAM, DR. S.H. M.H. [PDF File] didownload : 79 x

Banjir Jakarta Bukan Bencana Alam An Sich
Abstrak

Saat menyaksikan besarnya Banjir yang melanda Jakarta pekan lalu, teringat kembali pepatah lama dari suku Indian kuno yakni saat pohon terakhir ditebang, saat sungai terakhir mengering maka saat itu kita baru akan sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Jakarta kembali merasakan dahsyatnya alam saat umat manusia terlalu dzalim memperlakukannya. Bukan hanya kali ini, namun beberapa kali etalase cantik Jakarta berhasil diporak-porandakan saat variabel lingkungan hidup tidak masuk dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Dalam perspektif etika politik pergaulan alam dan manusia, paling tidak terdapat 3 (tiga) pola yang terhubung di antara keduanya yaitu pola berbasis manusia atau yang dikenal dengan antroposentrisme, pola berbasis pada makhluk hidup atau yang dikenal dengan biosentrisme dan terakhir pola yang berbasis dengan lingkungan atau yang dikenal dengan ekologisme. Ketiga pendekatan di atas mendudukkan manusia dalam konteks yang berbeda pula, mulai dari pemahaman manusia hidup untuk alam hingga alam hadir untuk kehidupan manusia.   

Penulis : DENI BRAM, DR. S.H. M.H. [PDF File] didownload : 68 x

Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional
Abstrak

Dalam konteks kekinian, konsep pertanggungjawaban negara menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan pada tingkat global pada umumnya dan regional, khususnya Asia Tenggara sekarang ini. Kerugian yang dialami negara lain sebagai akibat pencemaran kabut asap membuat konsep pertanggungjawaban negara yang mensyaratkan adanya injury bagi negara lain kembali dipertanyakan dengan ketentuan dalam Principle 21 Stockholm Declaration yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Penelitian ini didasarkan atas penelitian normatif dalam menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini didasari pula pada ketentuan Draft Article on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act dalam ranah hukum lingkungan internasional dan akan digunakan untuk menguji apakah Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban perihal pencemaran kabut asap di Asia Tenggara akibat kebakaran hutan Indonesia. 

Penulis : DENI BRAM, DR. S.H. M.H. [PDF File] didownload : 136 x

<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Next >>