Selamat Datang di Website Dosen

Umur dari Protokol Kyoto telah ditentukan dengan membiarkan instrumen internasional tersebut sebagai mayat hidup di tengah keegoisan para negara – negara komprador. Perdebatan sebelumnya mengenai eksistensi dari Protokol Kyoto terjawab sudah. Isu perubahan iklim dengan segala dampak yang dihasilkan memang begitu “seksi” untuk diperbincangkan dalam segala bentuk tataran keilmuan. Sudah menjadi suatu kepercayaan bahwa isu perubahan iklim ditanggapi secara diakronik oleh negara maju dan negara berkembang. Negara maju melihat isu perubahan iklim sebagai salah satu instrumen yang dapat menjadi peluang untuk menunjukkan komitmen dalam bentuk membantu negara berkembang sedangkan bagi negara berkembang isu perubahan iklim pada hakikatnya lebih berdimensi ancaman yang menggelayuti setiap bentuk sikap tindak dari negara berkembang.

Akhirnya bulat sudah langkah Jokowi untuk membangun 6 ruas jalan tol dalam kota Walaupun dilengkapi dengan syarat untuk dapat diaksesnya jalan tersebut oleh angkutan umum dan bus transjakarta namun rasanya kondisi bersayarat tersebut tidak bermakna substansial. Perdebatan panjang telah dilakukan oleh banyak pakar dan birokrat mengenai kontraproduktifnya dari produk penambahan ruas tol dalam kota ini, salah satu titik tumpu dalam hal ini seharusnya rangkaian kebijakan yang ada mampu untuk memindahkan orangnya bukan memindahkan kendaraannya. Namun rasanya lingkaran terdekat dari Jokowi lebih unggul dalam mempengaruhi gubernur baru ini sehingga meloloskan hadirnya kebijakan ini. Paling tidak ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan dalam konsep yang ditawarkan dari kolaborasi Jokowi dan Kementerian Pekerjaan Umum ini.

Saat menyaksikan besarnya Banjir yang melanda Jakarta pekan lalu, teringat kembali pepatah lama dari suku Indian kuno yakni saat pohon terakhir ditebang, saat sungai terakhir mengering maka saat itu kita baru akan sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Jakarta kembali merasakan dahsyatnya alam saat umat manusia terlalu dzalim memperlakukannya. Bukan hanya kali ini, namun beberapa kali etalase cantik Jakarta berhasil diporak-porandakan saat variabel lingkungan hidup tidak masuk dalam pertimbangan perumusan kebijakan. Dalam perspektif etika politik pergaulan alam dan manusia, paling tidak terdapat 3 (tiga) pola yang terhubung di antara keduanya yaitu pola berbasis manusia atau yang dikenal dengan antroposentrisme, pola berbasis pada makhluk hidup atau yang dikenal dengan biosentrisme dan terakhir pola yang berbasis dengan lingkungan atau yang dikenal dengan ekologisme. Ketiga pendekatan di atas mendudukkan manusia dalam konteks yang berbeda pula, mulai dari pemahaman manusia hidup untuk alam hingga alam hadir untuk kehidupan manusia.   

Dalam konteks kekinian, konsep pertanggungjawaban negara menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan pada tingkat global pada umumnya dan regional, khususnya Asia Tenggara sekarang ini. Kerugian yang dialami negara lain sebagai akibat pencemaran kabut asap membuat konsep pertanggungjawaban negara yang mensyaratkan adanya injury bagi negara lain kembali dipertanyakan dengan ketentuan dalam Principle 21 Stockholm Declaration yang memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki. Penelitian ini didasarkan atas penelitian normatif dalam menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini didasari pula pada ketentuan Draft Article on Responsibility of State for Internationally Wrongful Act dalam ranah hukum lingkungan internasional dan akan digunakan untuk menguji apakah Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban perihal pencemaran kabut asap di Asia Tenggara akibat kebakaran hutan Indonesia.