Selamat Datang di Website Dosen

Nowadays the exploration of anti-hyperuricemia herbs becomes more interesting, but making an animal model of hyperuricemia is still facing a problem due to a different uric acid metabolism between mice and human. The aim of this study was to investigate the effects of essence of chicken (EC) and urease inhibitor, oxonic acid potassium salt (PO) used singly or in combination on the concentration of serum uric acid in mice, to determine the optimal procedure, time of blood withdrawal and induction period and to evaluate the feasibility of this method to establish a mouse model of hyperuricemia. Determination of blood withdrawal time was as follows: DDY mice was given PO 250 mg/kgBW intra peritoneally and the blood was collected per hour to measure the plasma uric acid concentration. Determination of inductor combination and period of induction time were conducted by dividing mice into 6 groups: normal, PO 1 day, PO 3 days, PO and EC 1 day, PO and EC 3 days and EC 3 day and PO only on the third day. On the third day, the blood was collected and plasma uric acid was reacted with EHSPT (N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-Sulfopropil) m-Toluidine) and 4-AAP(4-Aminoantipyrine). The absorbance of color formation were measured by using spectrophotometer at 546 nm. The results showed that plasma uric acid was the highest at 2 hours after OA injection. The administration of both PO and EC could raise the uric acid compared with singly OA. Administration of EC and PO combination each day for 3 days’ consecutively could increase plasma uric acid in mice. In conclusion, the administration of chicken essence (EC) with oxonic acid potassium salt (PO) for 3 days significantly increased the plasma uric acid. Thus, this procedure could be used as a suitable method to establish a mouse model of hyperuricemia.
Keywords: hyperuricemia model, potassium oxonic acid, essence of chicken.

Buku yang diberi judul Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan ini ditujukan untuk mengisi kekurangan literatur dan buku-buku terkait budaya hukum, sekaligus untuk mengantarkan pembaca dalam memahami Budaya Hukum Indonesia. Budaya hukum dimaksud berisikan keseluruhan kekuatan budaya, social, dan hukum (social forces dan legal forces) dalam menjadikan serta menghasilkan hukum itu sendiri. Lantas, apakah pengertian budaya hukum itu adalah budaya ditambah hukum?

Untuk menjelaskan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum, dalam tulisan ini dikemukakan lebih dahulu tentang pengertian budaya dan hukum pada umumnya. Penjelasan mengenai hal itu perlu dengan tujuan agar peminat budaya hukum dapat membedakan tidak saja antara budaya dan hukum tetapi juga dimana letak budaya hukum diantara pengertian budaya dan hukum tersebut. Untuk itu, keseluruhan penjelasan yang ada dalam buku ini diurai menjadi serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Budaya dan Hukum, diikuti dengan varian pendefinisiannya aspek-aspek budaya, dan definisi hukum, seperti definisi Idealis, definisi Positivistis, definisi Sosiologis.

Bab II tentang Budaya Hukum. Dalam bab ini upaya memahami pengertian Budaya Hukum diawali dengan pertanyaan: selain apa budaya dan hukum itu sebagaimana dijelaskan pada Bab I, juga dibicarakan apa perbedaan antara Budaya Hukum (legal culture) dengan Kesadaran Hukum (legal consciousness). Pertanyaan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menekankan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum. Untuk mempermudah dua hal itu, penjelasannya diawali dengan pertanyaan apakah tertib hukum merupakan hasil budaya hukum atau kesadaran hukum.

Kemudian disusul Bab III tentang Budaya Hukum Perspektif Perbandingan. Uraian dalam Bab III ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa Budaya Hukum yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, kearifan-kearifan lokal perlu diisikan pada proses membuat dan memproduksi hukum sehingga isi dan kualitas hukum sesuai dengan harapan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan rasa keadi­lan masyarakat luas. Selain itu, dalam bab ini secara perbandingan pula diperlihatkan isi Budaya Hukum Indonesia, Budaya Hukum Asian, Budaya Hukum Modern, Budaya Hukum Individual dan Komunal.

Setelah itu, dilanjutkan pada Bab IV tentang Resepsi Budaya Hukum Barat Perspektif Sejarah. Resepsi budaya hukum demikian dimaksudkan agar dipahami bahwa seperangkat struktur hukum, kultur hukum, substansi hukum sebagaimana diperkenalkan sarjana Lawrence M. Friedman dapat juga dikemas kedalam suatu sistem hukum Indonesia meskipun dalam perspektif sejarah sebenarnya Indonesia mengadopsi negeri Kontinental, terutama negeri Belanda. Uraian resepsi dalam bab ini  diharapkan dapat digunakan untuk memetakan hukum manakah yang sesuai dengan kondisi budaya, sosial dan politik negeri Indonesia. Untuk itu, dalam bab ini berturut-turut diuraikan Awal Resepsi Budaya Hukum Barat, Resepsi Budaya Hukum Barat kedalam Masyarakat Indonesia (Nusantara), Resepsi Budaya Hukum Barat Pra-Kemerdekaan, dan Resepsi Budaya Hukum Barat Pasca Kemerdekaan.

Bab V Sengketa dan Budaya Hukum. Dalam Bab V ini dikemukakan konsep konflik atau sengketa berikut tahap-tahapannya. Kemudian dilanjutkan dengan konsep Budaya Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian sebagai ujung tujuan penyelesaian setiap konflik atau sengketa. Sejumlah kearifan-kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan lama yang telah mapan dan dijadikan isi sebuah proses membuat dan menghasilkan hukum setempat untuk menyelesaikan sengketa.

Kemudian disusul Bab VI dengan tema Penegakan Hukum Dengan Kearifan Lokal. Disampaikan pula bahwa konstitusionalitas Indonesia sebenarnya telah memberi ruang gerak bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan menggali nilai budaya hukum dimana peristiwa hukum konkrit terjadi agar putusan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sosial budaya hukum masyarakat setempat. Selain itu, institusi kepolisian sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban masyarakat memiliki kewenangan memberdayakan potensi masyarakat untuk membantu tugas-tugas polisionil secara terbatas. Untuk itu, kearifan-kearifan lokal dalam hukum positif sengaja diangkat untuk memperkaya kembali pengetahuan.

Last but not least, keseluruhan isi yang terkandung dalam buku ini dikemas dari gagasan, pikiran, pandangan, dan pengalaman intelektual penulis, di satu sisi, serta hasil penelusuran literatur terkait. Melalui buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Umar Kayam, Prof. Dr. PM. Laksono, Prof. Dr. Shri Heddy Ahimsa Putra, dan Prof. Dr. Amri Marzali yang telah banyak membuka dan mempengaruhi pikiran penulis tentang bagaimana mengerti, mengetahui, dan memahami budaya.Terima kasih juga disampaikan kepada teman sejawat diskusi penulis  Prof. Dr. Herman Slaats dari Universiteit te Nijmegen Nederland.

Selain itu, diucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji yang mempercayakan kepada penulis menjadi penyanggah utama dalam Seminar PPRA XLVI bertema Budaya Hukum 7 Desember 2011. Kepercayaan dimaksud dirasakan melegitimasi intelektual penulis untuk segera menyelesaikan buku ini. Penulis buku yang dirujuk namun namanya belum sempat disebut dalam buku ini semata disebabkan kekurangtelitian, penulis memohon maaf. Terakhir, saran konstruktif pembaca amat diharapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. 

Buku diberi judul Awal Memahami Hukum, Teori Hukum & Filsafat Hukum ini semula merupakan bahan perkuliahan yang terdiri dari sekumpulan pandangan-pandangan sarjana ternama termasuk pandangan penulis sendiri dan beberapa penjelasan dari sarjana manca negara yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sementara tujuan dibukukannya bahan perkuliahan tersebut adalah agar mahasiswa dan pembaca umumnya dapat memahami dengan mudah tidak saja pengertian hukum dalam  kehidupan sehari-hari, tetapi juga hukum dalam pengertian kaidah dan bagaimana kaidah dimaksud menjadi hukum tertulis sehingga mempunyai kewibawaan yang harus dipedomani.

Untuk memudahkan langkah pemahaman dimaksud, isi buku ini dipilah-pilah kedalam rangkuman kecil yang terdiri dari serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Apakah Hukum Itu, yang mencakup pengertian hukum dalam definisi Idealis, Positivistik, dan Sosiologis; Bab II tentang ApakahTeori Hukum Itu, yang mencakup Pengertian Teori Hukum, Jenis Teori Hukum, Fungsi Teori Hukum, Konsepsi dan Jenis Hukum. Kemudian disusul Bab III tentang Ilmu Hukum Positif, yang mencakup Pengertian Ilmu, Ilmu Hukum, Ilmu Hukum Positif, Obyek Ilmu Hukum Positif.

Bab IV tentang Legalistik dan Penemuan Hukum, yang mencakup Pengertian umum, Pendekatan Legalisitk, Penemuan Hukum, Metode Interpretasi dan Metode Konstruksi Hukum. Bab V tentang Teori Hukum dan Filsafat Hukum, yang mencakup Antara Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Ilmu Hukum Positivis dan Fenomenologis, serta kajian Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, dan diakhiri dengan Bab VI Teori Hukum sebagai Asumsi yang  mencakup. Teori-Teori Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Sosial Tentang Hukum, Teori Ekonomi.

Terhadap penulis yang nama dan bukunya keliru sebut maupun belum disebut disebabkan karena kurang teliti dan cermat pribadi penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jika ada satu kata, dua kata, tiga kata, dan seterusnya masih salah, sekali lagi mohon maaf. Namun demikian, keseluruhan tulisan dimaksud telah dijadikan bahan ajar dimana penulis mengajar di berbagai program studi doktoral dan magister  ilmu hukum pada universitas ternama di Indonesia.